Pedoman Teknis Unas 2010

Posted on Updated on

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ujian Nasional merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari sekolah/madrasah. Untuk keberhasilan pelaksanaan ini perlu adanya pedoman agar semua kegiatan berjalan dengan sebaik-baiknya. Pedoman teknis (Domnis) penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP, MTs dan SMA, MA ini perlu dibuat, sebagai acuan sebagaimana ketentuan-ketentuan aturan yang ada.

B. DASAR Pedoman teknis (Domnis) penyelenggaraan Ujian Nasional/Sekolah/Madrasah SMP/MTs dan SMA/MA ini didasarkan pada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stándar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496 ).

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Tahun Pelajaran 2009/2010;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor : 84 tanggal 14 Desember 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA LB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK ) Tahun Pelajaran 2009/2010;

5. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan nomor : 0023/SK-POS/BSNP/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah ( SMA/MA ) Tahun Pelajaran 2009/2010;

6. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan nomor : 0024/SK-POS/ BSNP/ XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional (UN) Untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Tahun Pelajaran 2009/2010;

7. SK Penyelenggara UN tahun 2009

8. SK Penyelenggaraan UN dari perguruan tinggi.

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan Domnis ini adalah :

1. Memberi pedoman kepada ketua rayon/subrayon/kepala SMP/MTs dan SMA/MA penyelenggara Ujian Nasional/Sekolah/Madrasah 2009/2010 dan semua pihak yang terkait agar dalam melaksanakan tugasnya, dicapai hasil dengan sebaik-baiknya.

2. Sebagai pedoman dalam menangani permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Ujian Nasional/Sekolah/Madrasah SMP/MTs dan SMA/MA tahun pelajaran 2009/2010.

3. Membantu tercapainya tujuan dan fungsi Ujian Nasional sebagai: a. Alat penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran yang ditentukan dari kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka pencapaian Standar Nasional Pendidikan . b. Alat penentuan kelulusan peserta didik dari suatu pendidikan . c. Alat seleksi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. d. Alat ukur mutu pendidikan sebagai kemampuan lulusan secara individu, sekolah/madrasah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. e. Alat ukur yang memberi gambaran tentang pemetaan mutu pendidikan dan pemetaan kemampuan lulusan antarjenis satuan pendidikan dan antarwilayah dari waktu ke waktu. f. Umpan balik pengembangan kurikulum dan untuk pengambilan kebijakan pendidikan mulai dari tingkat sekolah/madrasah sampai ke tingkat pusat. g. Masukan bagi guru dan penyelenggara pendidikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam hasil evaluasi pendidikan nasional. h. Bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta ujian serta akreditasi satuan pendidikan.

D. DAFTAR ISTILAH

1. Dokumen Ujian Nasional.

a. DNS : Daftar Nominasi Sementara

b. DNT : Daftar Nominasi Tetap

c. KPUN : Kartu Peserta Ujian Nasional

d. LJUN : Lembar Jawaban Ujian Nasional

e. NUN : Nilai Ujian Nasional

f. DKHUN : Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional

g. SKHUN : Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional

h. Perangkat Ujian Nasional terdiri dari :

1). Naskah soal

2). Berita acara

3). Daftar hadir

2. SMP : Sekolah Menengah Pertama

3. SMA : Sekolah Menengah Atas

4. MTs : Madrasah Tsanawiyah

5. MA : Madrasah Aliyah

6. POS : Prosedur Operasi Standar

7. Domnis : Pedoman Teknis

8. DKN : Daftar Kumpulan Nilai

9. SKL : Standar Kompetensi Lulusan

10. TPI : Tim Pemantau Independen

11. PT : Perguruan Tinggi

12. POLRI : Kepolisian Republik Indonesia

13. NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia

14. WNI : Warga Negara Indonesia

15. Sisdiknas : Sistem Pendidikan Nasional

BAB II TUGAS PANITIA UJIAN NASIONAL

A. TAHAP PERSIAPAN

Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota yang dimaksud adalah Panitia Rayon dan Panitia Subrayon.

1. Panitia Rayon a. Mendata sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional untuk SMP/MTs, dan SMA/MA dengan prosedur sebagai berikut:

1) Mendata sekolah/madrasah yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan mengidentifikasi berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan sekolah/madrasah penyelenggara ujian.

2) Menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional dan sekolah/madrasah yang menggabung yang dituangkan dalam surat keputusan.

3) Menyampaikan Surat Keputusan tersebut ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian.

b. Mendata dan menetapkan calon peserta Ujian Nasional untuk SMP/MTs, dan SMA/MA yang sudah dimasukkan dalam format DNS/DNT

c. Menerima DNS/DNT dari subrayon yang telah dikoreksi oleh sekolah/madrasah penyelenggara dan selanjutnya menyerahkan ke panitia Ujian Nasional Provinsi melalui Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas.

d. Merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional di daerahnya.

e. Mensosialisasikan penyelenggaraan Ujian Nasional di daerahnya.

f. Menerima dari panitia Ujian Nasional Provinsi dan selanjutnya menyerahkan ke sub rayon :

1) Pedoman teknis penyelenggaraan Ujian Nasional/Sekolah/Madrasah 2009/2010.

2) Standar Kompetensi Lulusan Ujian Nasional 2009/2010 (SKLUN 2009/2010)

3) Lembar jawaban Ujian Nasional (LJUN) g. Menerima daftar usulan guru/pengawas ruangan dari sekolah/madrasah penyelenggara.

h. Khusus untuk ujian nasional tingkat SMA/MA, menyerahkan daftar nama guru/pengawas ruangan ujian ke Perguruan Tinggi yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai pengawas ruangan ujian

i. Menetapkan pengawas ruangan Ujian Nasional di tingkat sekolah dan madrasah. Khusus untuk pengawas ruangan ujian nasional di tingkat SMA/MA ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan panitia rayon.

j. Menerbitkan SK Panitia Ujian Nasional di tingkat Rayon

2. Panitia Sub Rayon

a. Mendata dan menetapkan calon peserta Ujian Nasional untuk SMP/MTs, dan SMA/MA yang dimasukkan dalam format DNS/DNT

b. Menerima DNS/DNT yang telah dikoreksi dari sekolah/madrasah penyelenggara dan selanjutnya menyerahkan ke rayon.

c. Menerima dari panitia rayon dan selanjutnya menyerahkan ke sekolah/madrasah penyelenggara :

1) Pedoman teknis penyelenggaraan Ujian Nasional 2009/2010.

2) Standar Kompetensi Lulusan Ujian Nasional 2009/2010 (SKLUN 2009/2010)

3) Lembar jawaban Ujian Nasional (LJUN)

d. Mensosialisasikan penyelenggaraan Ujian Nasional di sekolah penyelenggara dan menerima surat pernyataan kesanggupan sebagai pengawas ujian nasional dari pengawas ruangan ujian.

e. Membuat daftar usulan guru/pengawas ruangan dari sekolah/madrasah penyelenggara.

f. Menerima penetapan pengawas ruangan Ujian Nasional di tingkat sekolah dan madrasah. Khusus untuk pengawas ruangan ujian nasional di tingkat SMA/MA ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan panitia rayon.

g. Membuat program penyelengaraan dan kepanitiaan UN.

h. Menerbitkan SK Panitia Ujian Nasional di tingkat Subrayon

3. Sekolah/Madrasah Penyelenggara

a. Merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional di sekolah/madrasah

b. Melakukan pendataan calon peserta Ujian Nasional dimasukkan ke dalam DNS/DNT.

c. Meneliti dan mengoreksi DNS/DNT, selanjutnya menyerahkan dokumen tersebut ke subrayon.

d. Menerima dari subrayon :

1). Pedoman teknis penyelenggaraan Ujian Nasional 2009/2010.

2). Standar Kompetensi Lulusan Ujian Nasional 2009/2010 (SKLUN 2009/2010)

3). DNS, DNT, KPUN, LJUN dan perangkat Ujian Nasional.

e. Menerbitkan surat tugas panitia Ujian Nasional penyelenggara.

f. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Ujian Nasional kepada peserta Ujian Nasional dan orang tua.

g. Menyerahkan daftar usulan guru/calon pengawas ruangan ke panitia subrayon.

h. Khusus pada Ujian Nasional SMA/MA, menerima dari Rayon/Subrayon daftar nama pengawas ruangan ujian nasional yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi

i. Menyiapkan ruangan penyelenggaraan Ujian Nasional serta sarana lain yang diperlukan.

j. Melakukan latihan pengisian LJUN kepada calon peserta UN.

B. TAHAP PELAKSANAAN

1. Panitia Rayon :

a. Menerima perangkat ujian nasional dari panitia Ujian Nasional Provinsi (untuk SMP/MTs) dan dari Perguruan Tinggi (khusus untuk SMA/MA)

b. Mendistribusikan perangkat Ujian Nasional ke sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional, melalui Panitia Subrayon.

c. Menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan Ujian Nasional.

d. Mengumpulkan LJUN dan mengirimkannya ke Tim Pengolah Hasil Ujian Nasional Provinsi.

e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional di daerahnya.

f. Menerima DKHUN dari Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi dan mengirimkannya ke sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional.

g. Membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional Kabupaten/Kota dan menyampaikan ke Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi.

2. Panitia Subrayon

a. Menerima perangkat Ujian Nasional dari panitia rayon.

b. Pada saat penyelenggaraan Ujian Nasional (hari H).

1). Menyerahkan perangkat Ujian Nasional ke sekolah/madrasah penyelenggara.

2). Menerima kembali perangkat Ujian Nasional dan LJUN yang telah digunakan oleh sekolah/madrasah penyelenggara kecuali naskah soal tetap berada di sekolah/madrasah penyelenggara.

3). Menyerahkan LJUN yang telah digunakan ke rayon.

4). Memantau pelaksanaan Ujian Nasional di sekolah/madrasah penyelenggara.

5). Semua penyerahan dokumen Ujian Nasional selalu disertai berita acara

c. Mengirim petugas ke sekolah/madrasah penyelenggara untuk mengamankan naskah Ujian Nasional.

d. Mengambil ijazah di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bersama dengan sekolah/madrasah penyelenggara dengan membawa stempel sekolah dan laporan pelaksanaan (rangkap 3) yang terdiri dari :

1). Surat pengantar

2). Notulen rapat pleno kelulusan

3). Rekapitulasi :

– Jumlah peserta seluruhnya

– Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Nasional

– Jumlah peserta yang lulus dirinci laki-laki/ perempuan, serta program pilihan (untuk SMA/MA).

– Daftar nama peserta yang lulus

4). Surat permohonan permintaan blanko ijazah

5). Daftar Kumpulan Nilai (DKN)

3. Sekolah/Madrasah Penyelenggara

a. Merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional di sekolah/madrasah.

b. Menerima dari Subrayon Standar Kompetensi Lulusan Ujian Nasional 2009/2010 (SKL UN 2009/2010) dan melakukan sosialisasi kepada guru dan peserta ujian

c. Mengambil perangkat Ujian Nasional di subrayon di setiap hari H, dengan diikuti seorang petugas subrayon serta melakukan serah terima dokumen Ujian Nasional disertai berita acara.

d. Mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian dan dokumen pendukungnya, serta menjaga kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanan ujian nasional/sekolah/madrasah.

e. Melaksanakan Ujian Nasional sesuai Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2009/2010.

f. Segera ( 30 menit) menyerahkan sampul berisi LJUN yang telah digunakan dan perangkatnya ke subrayon setiap hari H setelah mata pelajaran yang diujikan selesai dilaksanakan, kecuali naskah soal tetap di sekolah/madrasah penyelenggara.

g. Menerima hasil Ujian Nasional dari Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota (rayon).

h. Menetapkan dan mengumumkan kelulusan peserta ujian sesuai kriteria kelulusan yang telah ditetapkan oleh sekolah/madrasah penyelenggara.

i. Menerbitkan dan menandatangani SKHUN yang telah diisi oleh Tim Pengolah Hasil Ujian Nasional di Provinsi dan membagikannnya kepada peserta Ujian Nasional.

j. Sekolah/Madrasah mengisi blanko ijazah sesuai pedoman yang berlaku yang ditentukan kemudian.

k. Menerbitkan, menandatangani, dan membagikan ijazah kepada peserta ujian yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

4. Pengamanan penyelenggaraan UN Setiap proses serah terima pengiriman maupun pengembalian perangkat UN ke penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota, Subrayon dan satuan pendidikan penyelenggara UN harus disertai dengan pengawalan POLRI.

C. TAHAP PELAPORAN Tugas panitia Ujian Nasional pada tahap pelaporan :

1. Sekolah/madrasah penyelenggara membuat laporan tertulis rangkap 2 (dua) disampaikan pada subrayon, paling lambat satu hari setelah pengumuman kelulusan tentang penyelenggaraan Ujian Nasional di sekolahnya seperti format lampiran……

2. Setelah dua hari subrayon menerima laporan penyelenggaraan Ujian Nasional dari sekolah/madrasah penyelenggara, selanjutnya subrayon segera menyusun laporan dan disampaikan kepada rayon rangkap 2 (dua), terdiri dari :

a. Surat pengantar

b. Rekapitulasi laporan dari sekolah/madrasah penyelenggara format lampiran……

c. Permasalahan penting yang timbul sebelum, saat dan setelah pelaksanaan Ujian Nasional seperti pada format lampiran

6. 3. Setelah lima hari, rayon menerima laporan dari sub rayon kemudian rayon langsung menyampaikan laporan rangkap 2 (dua) kepada panitia tingkat Provinsi melalui Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas , terdiri dari :

a. Surat pengantar b. Rekapitulasi laporan dari sub rayon dengan format sama dengan format sub rayon.

c. Permasalahan penting yang timbul sebelum, saat dan setelah pelaksanaan Ujian Nasional pada tingkat rayon seperti pada format lampiran

6. BAB III KEPENGAWASAN, PEMERIKSAAN, PENGOLAHAN NILAI DAN KETENTUAN KELULUSAN A. KEPENGAWASAN

I. UJIAN NASIONAL

1. Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota pada tingkat SMP/MTs menetapkan Pengawas ruangan Ujian Nasional di tingkat satuan pendidikan atas usul dari sekolah/madrasah penyelenggara UN.

2. Pengawas Ujian Nasional pada tingkat SMA/MA di Kabupaten/Kota terdiri atas unsur dosen sebagai pengawas satuan pendidikan dan pengawas ruangan dari unsur guru yang diusulkan oleh Rayon, dan penempatan pengawas satuan pendidikan serta pengawas ruangan ditetapkan oleh perguruan tinggi.

3. Pengusulan kekurangan calon pengawas ruangan ujian nasional SMP/MTs diatur oleh Subrayon, sedangkan SMA/MA diatur oleh Rayon dan Perguruan Tinggi.

4. Pelaksanaan pengawasan ruang ujian nasional secara silang murni dapat antarsubrayon dan diatur oleh rayon.

5. Pengawas Ujian Nasional harus menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengawas Ruang Ujian Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku (rangkap

3) dan harus hadir 45 menit sebelum ujian dimulai di lokasi sekolah/madrasah penyelenggara ujian.

6. Pengawas Ruangan Ujian Nasional tidak diperkenankan membawa alat komunikasi elektronik atau alat komunikasi bentuk lainnya kedalam ruang ujian.

7. Tim Pengawas Ruangan Ujian Nasional terdiri atas unsur guru yang memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggungjawab, teliti dan memegang teguh kerahasiaan.

8. Guru yang mata pelajarannya diujikan tidak diperbolehkan berada di lingkungan sekolah saat pelaksanaan Ujian Nasional berlangsung.

9. Penempatan pengawas ruangan Ujian Nasional untuk SMP/MTs dilakukan oleh Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Rayon dengan prinsip sistem silang murni:

a. antara sekolah dengan madrasah; b. antarsekolah atau antarmadrasah apabila

(a) tidak dimungkinkan.

10. Setiap ruang diawasi oleh dua orang Pengawas Ruangan Ujian Nasional.

II. UJIAN SEKOLAH

1. Pengawasan Ujian Sekolah/Madrasah dilakukan oleh tim pengawas ujian yang ditetapkan Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian.

2. Pengawas Ujian Sekolah/Madrasah terdiri atas unsur guru yang memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggungjawab, teliti dan memegang teguh kerahasiaan.

3. Bila pengawasan antarsekolah/madrasah penyelenggara ujian tidak dapat dilakukan, pengawasan silang dilakukan antarguru mata pelajaran dalam satu sekolah/madrasah penyelenggara ujian.

4. Setiap ruang diawasi oleh dua orang pengawas ujian dan harus hadir 20 menit di ruang ujian sebelum ujian dimulai. 5. Guru mata pelajaran tidak diperbolehkan mengawasi pelaksanaan ujian sekolah/madrasah untuk mata pelajaran yang diajarkan.

B. PEMERIKSAAN

1. UJIAN NASIONAL

a. Pengumpulan Hasil Ujian SMP/MTs

1). Ketua Penyelenggara ujian mengumpulkan amplop LJUN yang telah diserahkan oleh Pengawas Ruangan Ujian Nasional dan memasukkannya ke dalam amplop yang disaksikan oleh Pengawas/TPI Tingkat sekolah/madrasah.

2). Ketua Penyelenggara ujian mengirimkan LJUN ke Panitia Subrayon Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Rayon disertai dengan Berita Acara Serah Terima.

3). Panitia Subrayon mengirimkan LJUN yang telah terkumpul dari sekolah/madrasah penyelenggara ke Panitia Rayon Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Rayon disertai dengan Berita Acara Serah Terima.

4). Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Rayon mengirimkan LJUN ke Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi, disertai dengan Berita Acara Serah Terima yang disaksikan oleh Pengawas/TPI Tingkat Provinsi.

5). Penyelengara Ujian Nasional Tingkat Provinsi memeriksa kesesuaian jumlah berkas LJUN dengan jumlah peserta Ujian Nasional dari setiap sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional.

6). Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi mengelompokkan LJUN per mata pelajaran per sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional per Kabupaten/Kota.

b. Pengumpulan hasil ujian nasional SMA/MA diatur oleh Perguruan Tinggi.

1) Ketua Penyelenggaran ujian mengurutkan amplop berisi LJUN yang telah diserahkan oleh Pengawas Ruangan Ujian Nasional dan disaksikan oleh Pengawas Satuan Pendidikan.

2) Ketua penyelenggara mengirimkan amplop LJUN hasil ujian ke Panitia Subrayon disertai dengan Berita Acara Serah Terima.

3) Panitia Subrayon mengirimkan amplop LJUN hasil ujian ke Panitia Rayon disertai dengan Berita Acara Serah Terima.

4) Panitia Rayon memeriksa kesesuaian jumlah amplop yang berisi LJUN hasil ujian dengan jumlah ruangan dari setiap sekolah/madrasah penyelenggara UN.

5) Panitia Rayon menyerahkan amplop LJUN hasil ujian ke perguruan tinggi disertai dengan Berita Acara Serah Terima.

c. Pengolahan Hasil Ujian Nasional Pemeriksaan dan pengolahan nilai Ujian Nasional tahun pelajaran 2009/2010 seluruhnya dilakukan panitia Ujian Nasional Provinsi dengan sistem komputerisasi. Sedangkan, tingkat SMA/MA pemindaian ( scanning ) LJUN dilakukan oleh Perguruan Tinggi.

2. UJIAN SEKOLAH

Pemeriksaan hasil ujian Sekolah/Madrasah, panitia sekolah/madrasah menetapkan mekanisme dan prosedur pemeriksaan yang mencakup :

a. Pemeriksaan hasil ujian Sekolah/Madrasah untuk seluruh mata pelajaran dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sama/diatur oleh Dinas Pendidikan/ Kandepag Kab/Kota/sekolah/madrasah penyelenggara.

b. Apabila memungkinkan, pemeriksaan soal bentuk pilihan ganda dilakukan dengan komputer pada kelompok sekolah, Kabupaten/Kota atau Provinsi.

c. Hasil pemeriksaan ujian tertulis dan praktik ditulis terpisah.

d. Pemeriksa hasil ujian melakukan penilaian berdasarkan pedoman penilaian.

e. Untuk menjaga objektivitas, setiap lembar jawaban/hasil pekerjaan diperiksa oleh 2 orang pemeriksa, nilai rata-rata dari ke duanya dijadikan sebagai nilai akhir. Apabila terjadi perbedaan nilai 

2, harus dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa ketiga, dan nilai rata–rata ketiga pemeriksa dijadikan nilai akhir.

C. KETENTUAN KELULUSAN

1. Ditentukan dalam rapat pleno yang diselenggarakan oleh panitia sekolah/madrasah penyelenggara yang dihadiri oleh perwakilan serta kepala sekolah penggabung dan minimum seluruh guru kelas IX atau XII pada sekolah/madrasah penyelenggara dengan merujuk pada persyaratan peserta didik lulus /tidak lulus pada syarat peserta ujian ( E) tersebut diselenggarakan sebelum pengumuman kelulusan. 2. Tidak dibenarkan adanya penambahan nilai. 3. Peserta ujian yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah dan rapor sampai dengan semester terakhir kelas IX atau XII dan sebaliknya yang tidak lulus hanya diberikan rapor sampai semester akhir kelas IX atau XII. 4. Hasil rapat pleno ditulis dalam notulen rapat yang dibuat oleh notulis dan disahkan oleh kepala sekolah/madrasah penyelenggara. Notulen tersebut memuat : a) Semua keputusan yang dihasilkan saat rapat pleno; b) Perincian jumlah peserta seluruhnya, peserta yang lulus dan tidak lulus dengan menyebut jumlah peserta laki-laki/perempuan, disertai lampiran daftar nama-namanya; c) Daftar hadir rapat pleno. 5. Tempat pengesahan lulus/tidak lulus adalah di rayon. 6. Hasil lulus/tidak lulus disahkan oleh pengawas sekolah/pejabat yang ditunjuk dengan bukti fisik dokumen pendukung DKN rapor kelas IX atau XII, DKN ujian (Format terlampir 3a, 3b, 3c, 3d) cek format. 7. Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus, dapat mengikuti Ujian Nasional berikutnya sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

D. KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN

Kelulusan peserta ujian dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat Dewan Guru dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: 1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 2. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan ; 3. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 4. lulus Ujian Nasional a. Kelulusan Ujian Nasional: 1) Memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya . 2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau sekolah penyelenggara dapat menentukan standar kelulusan Ujian Nasional lebih tinggi dari kriteria butir 1 sebelum pelaksanaan UN. b. Kelulusan Ujian Sekolah: 1) Memiliki rata-rata nilai seluruh mata pelajaran minimal 6.00 dan nilai minimal setiap mata pelajaran Ujian Sekolah ditentukan oleh masing-masing sekolah penyelenggara. 2) Sekolah Penyelenggara dan atau pemerintah kabupaten/kota dapat menentukan batas lulus dengan nilai rata-rata diatas 6.00. 3) Kriteria kelulusan disusun dalam bentuk keputusan panitia sekolah penyelenggara dalam bentuk tertulis dan mendapatkan pengesahan dari ketua panitia sekolah penyelenggara, Kepala Dinas Pendidikan setempat, dan telah tersosialisasikan kepada peserta didik dan orang tua/wali peserta didik. 4) Pengumuman kelulusan peserta ujian dari satuan pendidikan dilakukan oleh sekolah/madrasah penyelenggara setelah menerima DKHUN, hasil ujian sekolah/madrasah, serta hasil penilaian lainnya.

E. SYARAT PESERTA UJIAN

1. Peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di satuan pendidikan SMP/MTs, SMA/MA, atau yang setara. 2. Peserta didik yang memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan mulai semester 1 kelas VII atau X sampai dengan semester 1 tahun terakhir (kelas IX atau XII). 3. Peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV untuk Kulliyatul-Mu’alimin Al-Islamiyah (KMI)/Tarbiyatul Mu’alamin Al-Islamiyah (TMI) yang pindah ke SMA dan MA. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah, atau sekurang-kurangnya 2 tahun untuk peserta program percepatan belajar. 4. Peserta didik yang belajar di sekolah internasional di Indonesia yang memiliki izin untuk menerima peserta didik WNI, dapat mengikuti UN pada sekolah/madrasah penyelenggara UN terdekat dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada butir 1 dan 3 di atas. 5. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 65 ayat (2), peserta didik WNI di sekolah internasional yang berada di wilayah NKRI harus memiliki nilai mata pelajaran pendidikan agama dan kewarganegaraan. 6. Peserta Ujian Nasional yang karena sakit atau alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian Nasional di satuan pendidikan yang bersangkutan, dapat mengikuti Ujian Nasional di satuan pendidikan lain pada jenjang dan jenis yang sama. 7. Peserta Ujian Nasional yang karena sakit atau alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian Nasional Utama dapat mengikuti Ujian Nasional Susulan. 8. Peserta yang tidak lulus UN pada tahun pelajaran 2007/2008, dan/atau 2008/2009 yang akan mengikuti UN tahun pelajaran 2009/2010: a. harus mendaftar pada sekolah/madrasah asal atau sekolah/madrasah penyelenggara UN; b. menempuh seluruh mata pelajaran yang diujikan, atau hanya mata pelajaran yang nilainya belum memenuhi syarat kelulusan sesuai dengan Permendiknas Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional SMP/MTs, SMA/MA, SMPLB, SMALB, dan SMK beserta perubahannya . Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari hasil ujian. 9. Peserta didik yang telah lulus ujian kelompok belajar paket B atau C tidak perlu mengikuti ujian nasional tahun pelajaran 2009/2010. 10. Peserta program akselerasi harus sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang setara dengan persyaratan program reguler 11. Peserta UN yang tidak lulus UN Utama termasuk susulannya pada tahun pelajaran 2009/2010 dapat mengikuti UN Ulangan pada seluruh atau sebagian mata pelajaran dengan nilai di bawah 5,50 yang dipilih. Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi.

BAB IV TATA TERTIB PENGAWAS DAN PESERTA UJIAN NASIONAL

A. TATA TERTIB PENGAWAS RUANG UN

1. Persiapan UN a. Empat puluh lima menit (45) menit sebelum ujian dimulai pengawas ruang UN telah hadir di lokasi sekolah/madrasah penyelenggara UN. b. Pengawas ruang UN menerima penjelasan dan pengarahan dari ketua penyelenggara UN. c. Pengawas ruang UN menerima bahan UN yang berupa naskah soal UN, LJUN, amplop LJ UN, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan UN. 2. Pelaksanaan UN a. Pengawas ruang UN masuk ke dalam ruang UN 20 menit sebelum waktu pelaksanaan untuk: 1) Memeriksa kesiapan ruang ujian; 2) Meminta peserta UN untuk memasuki ruang UN dengan menunjukkan kartu peserta UN dan menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah ditentukan; 3) Memastikan setiap peserta UN tidak membawa tas, buku atau catatan lain, alat komunikasi elektronik, kalkulator dan sebagainya ke dalam ruang UN kecuali alat tulis yang akan dipergunakan; 4) Membacakan tata tertib UN; 5) Meminta peserta ujian menandatangani daftar hadir; 6) Membagikan LJUN kepada peserta dan memandu serta memeriksa pengisian identitas peserta UN (nomor ujian, nama, tanggal lahir, dan tanda tangan); 7) Memastikan peserta UN telah mengisi identitas dengan benar; setelah seluruh peserta UN selesai mengisi identitas, pengawas ruang UN membuka amplop soal, memeriksa kelengkapan bahan ujian, dan meyakinkan bahwa amplop tersebut dalam keadaan baik dan tertutup rapat (disegel), disaksikan oleh peserta ujian; 8) Membagikan naskah soal yang terdiri dari dua paket A dan B secara selang seling (berbeda antara peserta depan belakang dan kiri kanan); 9) Membagikan naskah soal UN dengan cara meletakkan di atas meja peserta UN dalam posisi tertutup (terbalik). Peserta UN tidak diperkenankan untuk menyentuhnya sampai tanda waktu UN dimulai; b. Setelah tanda waktu mengerjakan dimulai, pengawas ruang UN: 1) mempersilakan peserta UN untuk mengecek kelengkapan soal; 2) mempersilakan peserta UN untuk mulai mengerjakan soal; 3) mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk cara menjawab soal. c. Kelebihan naskah soal UN selama ujian berlangsung tetap disimpan di ruang ujian dan tidak diperbolehkan dibaca oleh pengawas ruangan. d. Selama UN berlangsung, pengawas ruang UN wajib: 1) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian; 2) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan; serta 3) melarang orang lain memasuki ruang UN. e. Pengawas ruang UN dilarang memberi isyarat, petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal UN yang diujikan. f. Lima menit sebelum waktu UN selesai, pengawas ruang UN memberi peringatan kepada peserta UN bahwa waktu tinggal lima menit. g. Setelah waktu UN selesai, pengawas ruang UN: 1) mempersilakan peserta UN untuk berhenti mengerjakan soal; 2) mempersilakan peserta UN meletakkan naskah soal dan LJUN di atas meja dengan rapi; 3) mengumpulkan LJUN dan naskah soal UN; 4) menghitung jumlah LJUN sama dengan jumlah peserta UN; 5) mempersilakan peserta UN meninggalkan ruang ujian; 6) menyusun secara urut LJUN dari nomor peserta terkecil dan memasukkannya ke dalam amplop LJUN disertai dengan dua lembar daftar hadir peserta, dua lembar berita acara pelaksanaan, kemudian ditutup dan dilem serta ditandatangani oleh pengawas ruang UN di dalam ruang ujian; h. Pengawas Ruang UN menyerahkan LJUN dan naskah soal UN kepada Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta dan satu lembar berita acara pelaksanaan UN. B. Tata Tertib Peserta UN 1. Peserta UN memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum UN dimulai. 2. Peserta UN yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti UN setelah mendapat izin dari ketua Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah, tanpa diberi perpanjangan waktu. 3. Peserta UN dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan kalkulator ke sekolah/madrasah. 4. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di depan kelas di samping pengawas. 5. Peserta UN membawa pensil 2B, penghapus, penggaris, dan kartu tanda peserta ujian. POS UN SMP/MTS, SMPLB, SMLB, dan SMK Tahun Pelajaran 2009/2010 22 6. Peserta UN mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas ruangan. 7. Peserta UN mengisi identitas pada LJUN secara lengkap dan benar. 8. Peserta UN yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada LJUN dapat bertanya kepada pengawas ruang UN dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu 9. Peserta UN mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian.. 10. Selama UN berlangsung, peserta UN hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang UN. 11. Peserta UN yang memperoleh naskah soal yang cacat atau rusak, pengerjaan soal tetap dilakukan sambil menunggu penggantian naskah soal. 12. Peserta UN yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti UN pada mata pelajaran yang terkait. 13. Peserta UN yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu UN berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian. 14. Peserta UN berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu ujian. 15. Selama UN berlangsung, peserta UN dilarang: a. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun; b. bekerjasama dengan peserta lain; c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal; d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain; e. membawa naskah soal UN dan LJUN keluar dari ruang ujian; f. menggantikan atau digantikan oleh orang lain. C. PENYERAHAN DOKUMEN UJIAN NASIONAL 1. Jadwal penyerahan dokumen (lihat lampiran 1) 2. Rekapitulasi kelulusan peserta didik SMP, MTs (lihat lampiran 2) 3. Rekapitulasi kelulusan peserta didik SMA, MA (lihat lampiran 3) 4. Hasil kelulusan sekolah penyelenggara dan sekolah menggabung (lihat lampiran 4) 5. Daftar kolektif nilai dan evaluasi Ujian Nasional (lihat lampiran 5) 6. Format permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Ujian Nasional (lihat lampiran

6) BAB V PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN SEKOLAH/MADRASAH PENYELENGGARA

Penyelenggaraan Ujian Nasional yang menjadi kewenangan tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Sekolah/Madrasah. A. Tugas dan Tanggungjawab Penyelenggara Ujian Tingkat Provinsi : a. SMP/MTs dan SMA/MA Negeri/Swasta yang tidak ditetapkan sebagai sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional, menggabung pada SMP/MTs dan SMA/MA yang ditunjuk sebagai sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional dengan ketetapan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk/ yang berwenang. b. Penentuan sebagai sekolah/madrasah penyelenggara diserahkan sepenuhnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kandepag dengan syarat : 1). SMP/MTs yang memiliki minimal 20 peserta UN. 2) SMA/MA yang memiliki sekurang-kurangnya 2 program studi dan masing-masing program memiliki minimal 10 peserta UN atau sekolah yang memiliki 1 program studi dengan jumlah minimal 32 peserta UN. 3). SMA/MA yang digabungi harus memiliki program studi SMA/MA yang menggabung. 4). Status sekolah minimal terakreditasi B. c. Khusus untuk SMA/MA dari hasil usulan penentuan tingkat kabupaten, surat keputusan penetapan sebagai sekolah/ madrasah penyelenggara Ujian Nasional dan sekolah/madrasah penggabung ditetapkan di tingkat Propinsi. d. Sekolah/madrasah penyelenggara bertanggungjawab atas tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan ujian praktik yang telah ditentukan.

One thought on “Pedoman Teknis Unas 2010

    kphario said:
    14 Juni 2010 pukul 11:17 am

    Mengaaaapa saya gak dapaet akses KUNCI dan PEDOMAN PENILAIAN UNAS BAHASA INGGRIS?????????????????????????????
    Tolonglah DEPDIKNAS bantu PAKKAS SMK 4 YOGYAKARTA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s